Sempat Diminta Fahri Ditunda Lagi, Paripurna DPR Jadi Digelar Malam Ini



Bandar Capsa - Rapat paripurna DPR sedianya ditunda pukul 10.00 WIB, namun pimpinan DPR meminta penundaan hingga pukul 19.00 WIB. Saat keputusan itu telah diambil, pimpinan DPR yang diwakili Fahri Hamzah kembali meminta penundaan.

"Pak Fahri sampaikan dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) minta keputusan Bamus rapat paripurna malam ini ditunda. Tapi ketika tadi rapat semua fraksi minta diteruskan paripurnanya," ucap wakil ketua Baleg Firman Soebagyo usai rapat Bamus pukul 18.00 WIB di gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Firman mengatakan, dalam rapat Bamus mendadak sore tadi, Fahri beralasan bahwa rapat paripurna tidak akan kuorum lantaran banyak anggota DPR yang sedang ke daerah mengurusi Pilkada yang akan digelar besok. Tapi alasan itu ditolak semua fraksi.

"Saya pimpinan Baleg, Baleg punya beban moral cukup tinggi," ujar Firman.

Dua agenda yang harus segera diketok itu adalah pengesahan Revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty. Jika ditunda lagi paripurnanya, maka pengesahannya bisa makin molor dan beban legislasi makin menumpuk.

Dalam rapat Bamus tadi, Firman juga termasuk meminta agar paripurna tetap dilanjutkan. Dia menyebut soal kuorum dan tidaknya tinggal dilihat dalam rapat paripurna. Jika memang tidak kuorum maka dengan sendirinya pengesahan ditunda.

"Mekanisme itu harus dilakukan pimpinan DPR agar tidak ada praduga rapat paripurna dijadikan sandera oleh pimpinan DPR," ucap politisi Golkar itu.

Sebelumnya, penundaan rapat paripurna dari pukul 10.00 WIB menjadi pukul 19.00 WIB dikritik oleh Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo. Menurutnya penundaan itu diindikasikan terkait dengan kasus yang bergulir di MKD soal Novanto. Meski Bambang tak merinci maksudnya.

"DPR tersandera, kredibilitas anjlok. Paripurna pagi ini tiba-tiba dibatalkan oleh pimpinan DPR secara sepihak. Katanya ditunda nanti malam jam 19.00. Tapi saya membaca gelagatnya nanti malam pun mereka akan tunda lagi," kata Bambang pagi tadi.

"Saya menduga pimpinan DPR lagi-lagi memainkan 'politik saling kunci' yang tidak terpuji itu. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuannya, yang pasti cara2 seperti itu jelas mencerminkan kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.